Sejarah mencatat Ibu Kota telah beberapa kali pindah sebelum akhirnya kembali di Jakarta. Sejarah juga mencatat, Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota Indonesia saat republik ini baru dilahirkan.
Saat Belanda kembali datang ke Indonesia ketika membonceng Sekutu, keamanan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia terancam. Belanda bahkan bisa menduduki Jakarta 29 September 1945.
Tanggal 2 Januari 1946 Sultan HB IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota dipindah ke Yogyakarta. Tawaran Sultan ini pun diterima dengan baik oleh Soekarno. Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 4 Januari Ibu Kota NKRI resmi pindah ke Yogyakarta.
Keraton Yogyakarta yang saat itu di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX memiliki juga andil besar dalam sejarah berdirinya NKRI. Bahkan saat agresi militer Belanda ke II saat Yogyakarta diserang Belanda tahun 1949 saat banyak pimpinan negara yang ditawan Belanda, Sultan bahkan menyiapkan pemerintahan darurat.
Namun Yogyakarta kembali bisa direbut dalam perang rakyat 1 Maret 1949 dan pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta. Tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta dari pengasingan dan tanggal 17 Desember 1949 di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta (bukan di Gedung Negara), Soekarno dikukuhkan sebagai Presiden RI.
Saat itulah Sultan HB IX menyerahkan dana 6 juta gulden untuk menjalankan pemerintahan Indonesia kepada Soekarno. Hal itu dikarenakan pemerintah memang belum memiliki dana untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta," kata Sri Sultan saat itu kepada Soekarno sembari menyerahkan selembar cek 6 juta Gulden.
Air mata Sri Sultan pun berurai kala itu. Para hadirin yang menyaksikan kejadian saat itu juga hanya bisa menyeka air mata mereka tanpa bisa berkata-kata. Presiden Soekarno pun menangis menerima selembar cek tersebut.
Kala itu memang Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menopang keuangan RI yang pindah ke Yogyakarta. Hampir semua biaya operasional untuk menjalankan roda pemerintahan, misalnya kesehatan, pendidikan, militer, dan pegawai-pegawai RI, saat itu dibiayai Keraton Kasultanan Yogyakarta.
Maka tak salah bila ada yang hingga kini menyebut bila Republik ini masih berhutang kepada Sultan sebesar 6 juta Gulden.
SUMBER 